Jakarta, 20 Januari 2025 – Setelah melalui rangkaian kegiatan Evaluasi Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok Triwulan IV Tahun 2024 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2025, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok secara resmi menetapkan Standar Kinerja Tahun 2025. Penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Kinerja tersebut dilaksanakan di Kantor KSOP Utama Tanjung Priok pada Senin (20/1) dan dihadiri oleh para pimpinan stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Penetapan standar kinerja ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan operasional pelabuhan sekaligus menjawab tantangan dinamika logistik dan transportasi laut nasional. Melalui peningkatan indikator kinerja di berbagai terminal, KSOP Utama Tanjung Priok berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan andal dalam mendukung kelancaran arus barang dan kapal.

Beberapa aspek pelayanan yang mengalami peningkatan standar di tahun 2025 antara lain mencakup pelayanan pemanduan kapal untuk waiting time di seluruh terminal, percepatan proses delivery petikemas di Terminal JICT, serta peningkatan kinerja B/S/H di Terminal Petikemas Koja. Selain itu, perbaikan standar juga dilakukan pada proses receiving dan delivery petikemas di IPC TPK Area I, penanganan general cargo dan curah kering di PT PTP Wilayah 1, serta peningkatan efisiensi general cargo domestik dan internasional di PT PTP Wilayah 2.

Tak hanya itu, peningkatan standar juga menyasar aspek unitized cargo serta kesiapan peralatan di Terminal PT IKT, dan optimalisasi proses receiving petikemas di Terminal PT MAL. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Indonesia sekaligus menjaga keandalan pelayanan operasional di tengah meningkatnya aktivitas logistik nasional.

Dengan penetapan standar kinerja baru ini, KSOP Utama Tanjung Priok optimistis dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem pelayanan pelabuhan yang terintegrasi, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.