Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, M.M, menghadiri rapat tindak lanjut pembahasan atas temuan audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DPKP).

Rapat ini dilaksanakan pada Kamis (14/8/2025) di lingkungan Kementerian Perhubungan dan dipimpin secara langsung oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, M.T. Turut hadir pejabat struktural dan fungsional terkait, termasuk perwakilan dari unit pelaksana teknis di bawah DPKP, guna memberikan masukan dan klarifikasi terhadap sejumlah poin yang menjadi fokus pembahasan.

Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar pada 4 Agustus 2025, yang telah membahas prosedur penertiban billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut (UKP). Dalam rapat lanjutan ini, pembahasan difokuskan pada implementasi langkah-langkah perbaikan dan penguatan prosedur administrasi, serta penataan sistem tata kelola billing PNBP, agar seluruh proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tujuan utama rapat ini adalah untuk memastikan bahwa sistem administrasi dan mekanisme penagihan PNBP yang digunakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor transportasi laut, termasuk dalam pelayanan pendidikan dan sertifikasi keahlian pelaut.

Selain membahas teknis perbaikan prosedur, rapat juga menguraikan sejumlah rekomendasi strategis yang bersifat teknis dan administratif, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran DPKP dan unit pelaksana teknis terkait. Rekomendasi ini mencakup penyesuaian sistem informasi penagihan, optimalisasi koordinasi antar-unit, penguatan pengawasan internal, hingga penetapan standar operasional prosedur (SOP) baru untuk pelaksanaan UKP.

Capt. Heru Susanto, M.M, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pembenahan dan peningkatan tata kelola, termasuk memastikan proses penertiban billing PNBP berjalan sesuai prosedur. Menurutnya, langkah ini bukan hanya memenuhi tuntutan hasil audit, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya.

Dengan adanya tindak lanjut yang komprehensif terhadap hasil audit Itjen Kemenhub ini, diharapkan DPKP bersama seluruh unit pelaksana teknis dapat memperkuat sistem tata kelola kelembagaan dan memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di bidang perkapalan dan kepelautan, berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi sektor maritim nasional.