Jakarta (06/11) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, M.M., menghadiri Konferensi Pers yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, bertempat di PT Multi Terminal Indonesia, Common Gate NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., bersama Menteri Perindustrian Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., dan Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letnan Jenderal (Purn.) Djaka Budhi Utama. Dalam konferensi pers ini, para pimpinan kementerian dan lembaga memaparkan hasil pengungkapan terhadap 87 kontainer pelanggaran ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, yang menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta transparansi kegiatan ekspor-impor nasional.

Kehadiran KSOP Utama Tanjung Priok pada kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan penuh terhadap sinergi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dalam upaya menciptakan tata kelola kepelabuhanan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Capt. Heru Susanto menegaskan pentingnya peran kolaboratif antarinstansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan aktivitas pelabuhan. “Sinergi yang solid antara aparat penegak hukum, otoritas pelabuhan, dan lembaga terkait merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pelabuhan yang tertib, efisien, serta bebas dari praktik penyimpangan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, diharapkan seluruh aktivitas ekspor dan impor di lingkungan pelabuhan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinergi ini juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi penerimaan negara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan dan logistik nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah menuju tata kelola ekonomi maritim yang transparan dan berdaya saing global.